Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif hampir rampung dan siap diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk dilanjutkan ke Kementerian Hukum (Kemenkum) pada pertengahan April 2026.
Wakil Ketua DPW PGR Yogyakarta sekaligus Ketua Tim Pendaftaran, Iriawan Argo mengungkapkan pertemuan tersebut dihadiri pengurus daerah, dan perwakilan dari pusat, Iwan Roberto.
“Pertemuan itu tidak formal. Kebetulan Pak Iwan Roberto sedang mudik ke Jogja dan mengundang teman-teman untuk berdiskusi terkait progres pendaftaran,” ujar Argo kepada KBA News, dikutip Senin (30/3/2026).
Baca juga: Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Gerakan Rakyat Minta PBB Jatuhkan Sanksi kepada Israel
Menurut Argo, pihaknya tengah melakukan finalisasi akhir agar seluruh berkas dapat disiapkan sesuai jadwal. “Masih dalam proses. Insyaallah minggu depan atau awal April kita lengkapi dan ajukan ke Kementerian Hukum,” lanjutnya.
Dalam menjadikan Gerakan Rakyat sebuah partai politik (parpol) berbadan hukum, Argo mengakui adanya prosedur panjang yang harus dilalui sesuai peraturan perundangan-undangan.
“Prosesnya memang panjang dan cukup rumit karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Argo.
Baca juga: Sahrin Hamid: Gen Z Jadi Motor Utama Gerakan Rakyat, Dorong Kemandirian Kader Perempuan
Sekadar informasi, partai politik harus memenuhi 100 persen kepengurusan di 38 tingkat provinsi (DPW), minimal 75 persen kepengurusan di kabupaten/kota (DPD), dan minimal 50 persen di tingkat kecamatan (DPC).
Sementara itu, untuk di wilayah Yogyakarta sendiri, Argo melaporkan kesiapan administratif sudah sangat matang. “Kita sudah melampaui syarat minimal. Tinggal finalisasi saja sebelum diajukan,” tuturnya.
Dengan begitu, Argo bersama jajarannya merasa optimis seluruh persyaratan akan terpenuhi secara nasional secara tepat waktu. “Seluruh daerah di Indonesia bergerak. Tidak boleh ada yang tertinggal. Insyaallah semua siap,” sambung Argo.
