Gerakan Rakyat – Partai Gerakan Rakyat (PGR) secara resmi menyatakan sikap politiknya mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sikap tersebut disampaikan merespons dukungan 120 anggota DPR dari 8 fraksi partai politik serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menegaskan penggunaan HMP merupakan mekanisme konstitusional secara sah sesuai ketentuan UUD 1945 untuk memproses pemakzulan wakil presiden.
“Pertama, Partai Gerakan Rakyat mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI sebagai langkah konstitusional untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Proses tersebut harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan UUD 1945,” ujar Sahrin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Selain mendukung jalur pemakzulan di DPR, Sahrin menyarankan agar Gibran mengambil langkah mundur sebagai opsi kenegaraan yang lebih bijaksana demi kestabilan nasional.
“Kedua, Partai Gerakan Rakyat mendorong Gibran Rakabuming Raka mengambil langkah kenegaraan dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah ini merupakan pilihan yang lebih sederhana dan dapat menghindarkan bangsa dari proses politik dan hukum yang panjang serta berlarut-larut,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sahrin menekankan pentingnya kepastian politik agar roda pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh polemik jabatan wakil presiden.
“Ketiga, Partai Gerakan Rakyat mendorong percepatan penyelesaian proses politik secara konstitusional, termasuk pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat kembali berkonsentrasi penuh menjalankan tugas-tugas pemerintahan,” ungkap Sahrin.
Terakhir, Sahrin mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah dihadapi dengan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, sehingga membutuhkan fokus serta soliditas dari pemerintah.
“Keempat, Indonesia menghadapi berbagai persoalan mendesak, mulai dari ekonomi, lapangan pekerjaan, kemiskinan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan rakyat. Seluruh persoalan tersebut membutuhkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif. Kepentingan bangsa dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan maupun kepentingan politik perseorangan,” tutupnya.
Seperti diketahui, tahap awal pengumuman dan pengambilan keputusan atas usulan HMP terkait pemakzulan Gibran dari kursi wapres akan dilakukan lewat Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Kamis, 12 November 2026, pukul 14.00 WIB.
