Kasus Pembakaran Santri di Lombok: Gerakan Rakyat Tuntut Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Gerakan Rakyat – Aksi kekerasan dan dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyah Al-Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian publik, tak terkecuali Gerakan Rakyat. Juru Bicara Gerakan Rakyat, Mira Pane mendesak Polda NTB dan pemerintah turun tangan mengusut tuntas kasus yang merenggut nyawa seorang santri ponpes, Sahril Sobirin, dan dua orang...

Ratusan Akun Pelaku Usaha Dibekukan Sepihak, Gerakan Rakyat Desak Regulasi Perlindungan UMKM

Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pengaduan sekitar 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke DPR RI. Mereka mengaku akun usahanya dibekukan secara sepihak oleh platform media sosial TikTok dan e-commerce Tokopedia. Pengaduan para pelaku usaha tersebut telah diterima dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR di Kompleks...

Gerakan Rakyat Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu dan Patuhi Putusan MK

Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera memulai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) demi menjamin kepastian hukum menjelang tahapan Pemilu 2029 mendatang. Juru Bicara Gerakan Rakyat, Mira Pane menyatakan keprihatinannya mengenai belum adanya langkah konkret dari parlemen, menyusul tahapan pemilu berikutnya sudah semakin dekat. “Tahapan pemilu 2029 di...

Gerakan Rakyat Desak DPR Tuntaskan RUU Pemilu pada 2026: Jangan Ada Politik Dagang Sapi

Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat mendesak DPR RI maupun pemerintah untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) paling lambat pada tahun 2026. Hal tersebut dinilai krusial agar regulasi telah siap jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 mendatang dimulai. Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng menyoroti sampai...

Gerakan Rakyat Kritik Pengesahan RUU KUHAP: Minim Partisipasi, Potensi Abuse of Power

Gerakan Rakyat – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat menyoroti sejumlah masalah krusial, mulai dari minimnya transparansi hingga potensi pelebaran kewenangan aparat penapang hukum yang dinilai mengancam Hak Asasi Manusia (HAM). Wakil Ketua Umum Bidang...

https://gerakanrakyat.org/wp-content/uploads/2025/10/UNUNUNUNU-Photoroom.png
Copyright 2025, Yayasan Bakti Gerakan Rakyat