Mendekati Batas 45 Hari Kerja, Partai Gerakan Rakyat Pertanyakan Kepastian Badan Hukum ke Kemenkum
Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Rakyat (DPP PGR) menanyakan perkembangan proses verifikasi berkas pengesahan badan hukum kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum). Pertanyaan tersebut disampaikan dalam forum dialog interaktif “PASTI Ada Solusi Bersama Menteri Hukum” melalui saluran live streaming YouTube Kementerian Hukum RI, Jumat (18/10/2026). Merespons pertanyaan...





















