Gerakan Rakyat – Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, melakukan kunjungan langsung ke Pulau Miangas, Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), pada Sabtu (14/2/2026).
Dalam peninjauan di titik nol utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, Sahrin menyoroti kondisi memprihatinkan terkait sejumlah fasilitas negara serta hambatan regulasi yang mencekik ekonomi warga perbatasan.
Dalam tinjauannya, Sahrin menyayangkan kurangnya perawatan terhadap aset-aset negara di garda terdepan. Ia menemukan banyak fasilitas dalam kondisi rusak dan tidak terurus.
Baca juga: Ketum Sahrin Serap Aspirasi Warga Miangas, Komitmen Perjuangkan Pelayanan Dasar di Perbatasan
“Banyak fasilitas negara yang terbengkalai, mulai dari kantor yang rusak, pagar yang copot, hingga plang nama instansi yang tidak terurus,” ungkap Sahrin Hamid.
Selain menyoroti fisik bangunan, Sahrin berdialog dengan masyarakat setempat untuk menyerap aspirasi terkait keberlangsungan hidup di wilayah perbatasan. Keluhan utama warga tertuju pada penguatan regulasi perbatasan yang saat ini dinilai menghambat aktivitas ekonomi.
Masyarakat setempat pun mendesak adanya pembaruan kesepakatan perbatasan atau border agreement antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Poin utamanya menyesuaikan batas muatan barang ekspor-impor yang menjadi urat nadi ekonomi lokal di Miangas.
Menyikapi temuan di lapangan, Sahrin mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius dan langkah konkret bagi wilayah Miangas, meliputi rehabilitasi infrastruktur dan diplomasi regulasi.
“Pemerintah pusat harus segera melakukan perbaikan infrastruktur, memperbarui kesepakatan perbatasan demi kedaulatan serta kesejahteraan warga Miangas,” pungkasnya.
