Gerakan Rakyat – Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid memberikan arahan strategis dalam agenda konsolidasi organisasi yang berlangsung di Rumah Makan Bandara Merauke, Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan struktur partai di wilayah Papua Selatan serta evaluasi kesiapan administratif menuju legalitas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sahrin menekankan beberapa poin krusial bagi seluruh pengurus DPW dan DPD yang hadir meliputi percepatan administrasi pendaftaran partai hingga soliditas dalam tingkat akar rumput.
Sahrin memberikan motivasi kepada jajaran pengurus untuk bergerak cepat dalam melengkapi proses administrasi pendaftaran partai ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Ia menegaskan bahwa langkah ini adalah tahapan vital bagi organisasi.
Baca juga: Nyalakan Mimpi Anak Papua, Gerakan Rakyat Bagikan Buku dan Pulpen di Kampung Bahari Merauke
“Mempercepat serta melengkapi proses administrasi pendaftaran partai ke Kementerian Hukum sebagai tahapan penting dalam memperoleh legalitas nasional,” ujar Sahrin.
Ketum Sahrin mengingatkan bahwa urusan administratif tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar memenuhi kewajiban teknis, melainkan sebagai pilar kredibilitas partai.
“Kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan kredibilitas Gerakan Rakyat sebagai partai politik,” lanjutnya.
Selain masalah berkas, Sahrin menitikberatkan pada pembangunan kekuatan internal dan kedisiplinan anggota di semua tingkatan. “Pentingnya soliditas, disiplin organisasi, dan keseriusan dalam membangun struktur partai hingga ke tingkat akar rumput,” jelas Sahrin.
Baca juga: Wujudkan Keadilan Ekologis, Gerakan Rakyat Tanam 100 Bibit Pohon Bakau di Pantai Payum Merauke
Pertemuan konsolidasi itu juga diisi dengan penyampaian laporan perkembangan dari masing-masing ketua DPD se-Papua Selatan mengenai kesiapan kepengurusan dan kendala di lapangan guna dirumuskan langkah percepatan bersama.
“Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk merumuskan langkah percepatan dalam rangka pemenuhan seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan,” tutupnya.
