Gerakan Rakyat – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 17-18 Januari 2026 lalu, melahirkan 10 poin rekomendasi strategis untuk pemerintah.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama dalam rekomendasi tersebut yakni Perlindungan Tenaga Kerja, khususnya bagi Generasi Z dan kelompok pengangguran di tengah masifnya otomatisasi.
Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir menegaskan bahwa arah kebijakan publik ke depan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat kecil dan keberlanjutan masa depan generasi mendatang.
Baca juga: Rakernas I Gerakan Rakyat: Diplomasi Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat
Ia menyoroti pentingnya perubahan fundamental, dimulai dari sistem politik hingga perlindungan bagi tenaga kerja di era kecerdasan buatan (AI). Gerakan Rakyat memandang bahwa perubahan struktur pekerjaan saat ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah martabat manusia.
“Teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan eksklusi, dimana perubahan struktur pekerjaan bukan hanya persoalan teknis tetapi soal martabat pekerja, terutama generasi muda yang mencari kesempatan berkontribusi pada bangsa,” ujar Sulfikar dalam pernyataannya, dikutip Senin (9/2/2026).
Lebih lanjut, Sulfikar mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, di antaranya integrasi pendidikan dan vokasi, perlindungan sosial, insentif sektor berkelanjutan, dan kebijakan pro teknologi.
Baca juga: Gerakan Rakyat Dorong Transparansi Transfer Daerah demi Keadilan Pembangunan
“Integrasikan pendidikan, pelatihan vokasi, perlindungan sosial, dan insentif bagi sektor yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan; dorong kebijakan yang menangkap peluang teknologi, bukan menakut-nakuti dengan otomatisasi,” jelasnya.
Melalui 10 poin strategis ini, Gerakan Rakyat memposisikan diri sebagai penyambung lidah bagi masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan jangka pendek.
