Gerakan Rakyat – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 17-18 Januari 2026 lalu, resmi menghasilkan 10 poin rekomendasi strategis untuk pemerintah.
Pada poin kelima, Gerakan Rakyat menyoroti urgensi efektivitas Transfer Daerah sebagai instrumen utama pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia.
Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir menyatakan bahwa kualitas layanan publik di daerah sangat bergantung pada bagaimana anggaran dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa pembangunan yang adil hanya bisa terwujud jika ada sinkronisasi antara pusat dan daerah secara transparansi.
Baca juga: Gerakan Rakyat Hadir di Kabupaten Nabire, Perkuat Basis Papua Tengah
Gerakan Rakyat menilai bahwa transfer dana dari pusat ke daerah seringkali menghadapi tantangan pada sisi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintahan daerah agar anggaran yang dikucurkan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lokal.
Rekomendasi tersebut juga mendorong adanya pelibatan aktif komunitas lokal dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang kuat dari bawah.
“Keadilan pembangunan memerlukan kepercayaan dan kapasitas pemerintahan di daerah. Rakyat di berbagai daerah memiliki harapan yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. Transfer dana yang efektif bergantung pada transparansi, pengawasan, dan kemampuan daerah untuk mengelola anggaran demi kesejahteraan warganya,” jelas Sulfikar dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (6/2/2026).
Ia menambahkan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, anggaran daerah berisiko tidak tepat sasaran. Sulfikar kemudian merinci langkah teknis yang dituntut oleh Gerakan Rakyat kepada pemerintah.
Baca juga: Rekomendasi Eksternal Rakernas I Gerakan Rakyat
“Perkuat mekanisme akuntabilitas dan kapasitas pemerintahan daerah. Libatkan komunitas lokal dalam evaluasi anggaran, dan dorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran,” pungkasnya.
Melalui poin rekomendasi ini, Gerakan Rakyat berharap pemerintah pusat dapat lebih progresif dalam mendorong otonomi daerah dengan akuntabel, guna memastikan cita-cita kemerdekaan yang adil dan berkelanjutan agar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
