Gerakan Rakyat – DPP Gerakan Rakyat menggelar konferensi guna memberikan pemutakhiran data terkait pemenuhan persyaratan administrasi Kementerian Hukum (Kemenkum) serta progres penguatan struktur organisasi di tingkat nasional.
Dalam agenda yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan, pada Senin (2/2/2026), Gerakan Rakyat menyatakan optimismenya untuk mendaftarkan diri sebagai badan hukum partai politik pada Februari mendatang.
Baca juga: Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat: 65 Persen Dokumen Partai Telah Siap
Ketua Tim Administrasi Partai, Reni Shintalia mengungkapkan bahwa saat ini progres pembentukan struktur telah mencapai angka yang signifikan. Hingga hari ini, tercatat 38 DPW terverifikasi, 393 DPD terverifikasi, dan 1.934 DPC terbentuk.
“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup signifikan. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan di sejumlah wilayah yang perlu segera kita kejar bersama dalam waktu dekat,” ungkap Reni.
Untuk mempercepat target, panitia memperkenalkan empat admin zona sebagai penanggung jawab koordinasi, yakni Bila untuk wilayah Sumatera, Farhan untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Erlangga untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, serta Yudha untuk wilayah Maluku dan Papua.
Baca juga: Gerakan Rakyat Targetkan Pendaftaran Kemenkum, Fokus Rampungkan Struktur
Berdasarkan laporan Admin Zona, masih terdapat kekurangan 39 SK DPD di 11 provinsi untuk mencapai target 75 persen. Beberapa wilayah dengan kekurangan tertinggi antara lain Sulawesi Utara 11 SK dan Bali 7 SK. Di tingkat kecamatan, Gerakan Rakyat masih perlu mengejar kekurangan 1.326 kecamatan dari total target 3.260 kecamatan.
Berikut nomor kontak admin per zona yang menjadi penanggung jawab pendampingan daerah:
- Zona Sumatera: Bila (0852-8232-5183)
- Zona Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara: Farhan (0857-7203-0734)
- Zona Sulawesi dan Kalimantan: Erlangga (0851-2329-8988)
- Zona Maluku dan Papua: Yudha (0889-0592-5094)
