To elect means “to choose or make a decision”, and so sometimes other forms of ballot such as referendums are referred to as elections, especially in the United States.
Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Nabire resmi mendirikan kantor sekretariat di Jalan Sentriko, Kali Bobo, pada Senin (2/2/2026). Langkah ini menandai dimulainya upaya penguatan kekuatan politik rakyat di wilayah Provinsi Papua Tengah. Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Nabire, Demax Madai menyampaikan pendirian partai ini dilandasi semangat untuk membangun...
Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan resmi mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Selasa (5/2/2026). Langkah ini menandai babak baru organisasi tersebut dalam kancah politik formal di daerah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan organisasi mendirikan sebuah partai politik (parpol) nasional...
Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat secara resmi merilis 10 poin rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), pada 17-18 Januari 2026. Dalam poin keempat, Gerakan Rakyat memberikan sorotan tajam pada sektor Kesejahteraan Rakyat, khususnya terkait skema bantuan sosial dan program strategis pemerintah. Ketua Dewan Pakar...
Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat merilis 10 poin rekomendasi eksternal untuk pemerintah, hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat (Pusat), pada 17-18 Januari 2026. Salah satu poin krusial terkait kondisi demokrasi Indonesia, khususnya mengenai perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang dinilai kian menyempit. Baca juga: Kantongi SKT Bakesbangpol, DPD Gerakan...
Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kota Bekasi resmi menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bekasi, Rabu (4/2/2026). Penyerahan dokumen ini menandai terpenuhinya syarat administratif krusial untuk proses verifikasi di tingkat nasional. Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Bekasi, Nanang Kosim, menegaskan bahwa dokumen...
Gerakan Rakyat – Sebuah peristiwa tragis menimpa YBR, seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Anak berusia 10 tahun tersebut ditemukan mengakhiri hidupnya pada Kamis (29/1/2026) diduga karena putus asa setelah ibunya tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen seharga Rp10.000....
Gerakan Rakyat – Pengurus daerah Gerakan Rakyat Kota Sukabumi resmi mendaftarkan keberadaan organisasi mereka ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Sukabumi pada Selasa (3/2/2026). Langkah ini menandai keseriusan partai baru tersebut dalam memperkuat basis administrasi dan politik di tingkat daerah. Pendaftaran dilakukan langsung oleh Ketua DPD Gerakan Rakyat Sukabumi, Faisal Bagindo, bersama jajaran...
Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Bekasi resmi menyerahkan berkas pendaftaran dan keberadaan organisasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bekasi, Senin (2/2/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan organisasi mendirikan sebuah partai politik (parpol) nasional bernama Partai Gerakan Rakyat yang telah dideklarasikan pada Januari 2026 lalu....
Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Bergerak secara resmi menetapkan “5 Poros Aksi Muda” sebagai program prioritas nasional yang akan menjadi arah gerak seluruh struktur organisasi, mulai dari DPP, DPW, hingga DPD Muda Bergerak di seluruh Indonesia selama satu tahun ke depan. Program ini lahir dari kebutuhan organisasi untuk menghadirkan gerakan anak muda...
Gerakan Rakyat – Juru Bicara Gerakan Rakyat, Mohammad Abror menyampaikan pandangan Gerakan Rakyat terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ketentuan ambang batas 4 persen pada Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 harus...
