Gerakan Rakyat – Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menegaskan sikap resmi organisasi terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dengan mendorong penghapusan ambang batas agar seluruh suara rakyat dalam pemilu dapat terakomodasi secara adil menjadi kursi di parlemen.
Sahrin menekankan bahwa kedaulatan rakyat yang telah disalurkan melalui pemungutan suara tidak boleh terbuang sia-sia hanya karena adanya batasan persentase perolehan suara tertentu.
Menurut Sahrin, sikap ini telah disampaikan secara resmi melalui berbagai kanal komunikasi organisasi. Fokus utamanya, memastikan setiap hak suara yang telah ditunaikan oleh rakyat memiliki nilai yang sama dalam pembentukan keterwakilan di legislatif.
Baca juga: Perkuat Soliditas, DPW Gerakan Rakyat Kalteng Konsolidasi ke Kapuas dan Pulang Pisau
“Kita tidak menginginkan ada satu suara pun dari hasil pemilu yang telah dilakukan oleh rakyat. Artinya bahwa ketika hak rakyat itu ditunaikan, kita menginginkan bahwa semua suara itu dapat terkonversi menjadi kursi,” tegas Sahrin Hamid.
Sejalan dengan aspirasi penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), Gerakan Rakyat memandang kebijakan yang sama harus diterapkan pada ambang batas parlemen.
“Oleh karena itu, setelah presidential threshold itu nol persen, bagi kami Gerakan Rakyat juga mendorong bahwa parliamentary threshold juga adalah nol persen,” lanjutnya.
Menanggapi argumen mengenai perlunya penyederhanaan jumlah partai di parlemen demi stabilitas pemerintahan, Sahrin mengusulkan agar proses penyederhanaan tersebut tidak dilakukan di tingkat perolehan suara pemilu, melainkan di tingkat manajerial parlemen.
Baca juga: Gerakan Rakyat Kejar Target Pendaftaran Kemenkum, Progres Kepengurusan Capai Tahap Akhir
Ia menawarkan konsep fraksi threshold sebagai alternatif yang lebih demokratis dan sudah memiliki preseden di tingkat daerah.
“Kalaupun dibangun penyederhanaan, penyederhanaan itu dilakukan di tingkat fraksi. Jadi justru fraksi threshold yang harus dibangun. Dan itu kita pernah melakukan itu dan sekiranya itu bisa terjadi keseimbangan ataupun apa yang selama ini juga bisa dilakukan. Dan sekiranya daerah-daerah juga telah mempraktikkan itu, jadi ini adalah bukan sesuatu hal yang baru,” pungkas Sahrin.
