Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gerakan Rakyat (PGR) Lampung resmi menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) di Bandar Lampung, Rabu (13/5/2026).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Lampung, Arlisa Noviriantono, kepada Ketua DPW PGR Lampung, Andi Surya.
Penerbitan SKT menandai pengakuan administratif pemerintah terhadap keberadaan PGR sebagai partai politik yang sah di tingkat daerah, sekaligus menjadi landasan legal bagi partai dalam menjalankan aktivitas organisasi dan konsolidasi politik.
Arlisa menjelaskan, setiap partai politik wajib memiliki SKT sebagai bentuk pencatatan resmi negara atas keberadaan organisasi politik di daerah.
Baca juga: Progres Administrasi Partai, Gerakan Rakyat: 13 DPW Kantongi SKT Kanwil Kemenkum
“SKT ini merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi setiap partai politik agar keberadaannya diakui secara resmi oleh pemerintah daerah. Setelah seluruh dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap sesuai ketentuan, kami segera menerbitkannya,” ujar Arlisa.
Ia menegaskan, penerbitan SKT dilakukan secara profesional sesuai standar operasional prosedur, tanpa membedakan latar belakang organisasi politik.
“Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka kami segera mengeluarkan SKT. Semua diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PGR Lampung, Andi menyampaikan apresiasi atas terbitnya surat terdaftar dari Kanwil Kemenkum. Menurutnya, SKT merupakan dokumen strategis bagi partai politik baru untuk memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus mempercepat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput.
Baca juga: Gerakan Rakyat Sulsel Resmi Serahkan Berkas Lengkap ke Pusat, Sahrin Hamid: Hasil Gotong Royong
“SKT ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga bukti bahwa kerja-kerja politik yang dilakukan jajaran DPW, DPD, hingga DPC berjalan baik dan patut diapresiasi,” jelas Andi.
Andi menilai, kehadiran PGR di tengah dinamika politik nasional merupakan respons atas kebutuhan akan kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan seimbang. Ia menyoroti fenomena menguatnya koalisi permanen antarpartai yang dinilai berpotensi mengurangi fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Dalam sistem demokrasi, harus ada mekanisme checks and balances. Jika seluruh kekuatan politik berada dalam satu poros, maka fungsi pengawasan terhadap pemerintah bisa melemah. Kondisi seperti ini tidak baik bagi kualitas demokrasi,” ucapnya.
Menurut akademisi sekaligus politisi itu, PGR hadir membawa semangat idealisme politik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai sarana perjuangan aspirasi rakyat pada Pemilu 2029, bukan sekadar kendaraan kekuasaan.
Baca juga: Gerakan Rakyat Kaltim Resmi Serahkan Berkas Permohonon SKT ke Kanwil Kemenkum
“Kalau sekadar ingin berpolitik, banyak partai yang sudah mapan. Tetapi kami ingin membangun kembali kepercayaan masyarakat bahwa partai politik bisa hadir dengan gagasan, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat,” pungkas Andi.
Saat menerima SKT, Andi Surya didampingi Koordinator Wilayah Lampung dari DPP Ratna Dewi, Sekretaris Wilayah Firmansyah, Wakil Ketua Arie Setya Putra, Wakil Sekretaris Agus Setiyo, dan Tim Asistensi Yusrizal Karana.
