Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan (Sulsel) secara resmi menyerahkan berkas verifikasi administrasi lengkap partai politik kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Penyerahan tersebut menandai Sulsel sebagai provinsi kedelapan dalam menyerahkan dokumen persyaratan administrasi lengkap ke DPP Gerakan Rakyat, setelah setelah Nusa Tenggara Barat (NTB), Jambi, Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Barat (Sumbar), Bangka Belitung, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Banten.
Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tadda menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya proses administratif di wilayahnya. “Alhamdulillah, selain bersyukur kepada Allah SWT karena salah satu tugas kami di Provinsi Sulawesi Selatan, kami selesaikan secara administratif. Partai Gerakan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendapatkan surat keterangan terdaftar,” ujar Asri.
Asri mengakui proses verifikasi kepengurusan dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) penuh tantangan, terutama dalam mengonsolidasikan pengurus di tingkat daerah.
Baca juga: Gerakan Rakyat Kaltim Resmi Serahkan Berkas Permohonon SKT ke Kanwil Kemenkum
“Kami menghadapi lebih banyak sedihnya sebenarnya, kadang ada orang yang di awal-awal menerima amanah, tetapi karena mungkin ekspektasinya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, bahwa mengurus partai pasti ada cuannya, lalu kemudian berbalik arah, hilang kontak, berjanji tidak memenuhi, sampai di menjelang deadline-deadline. Ini saya kira tidak mudah, sampai salah satu teman itu sampai tensinya naik,” jelasnya.
Meski demikian, dengan dukungan dari pengurus beserta jajaran, DPW Sulsel berhasil merampungkan berkas dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
“Tentu setelah ini pekerjaan lebih berat, lebih banyak untuk kita semua dan saya kira dengan modal awal yang kita sudah punya, kerjasama yang baik, itu saya kira bisa membuat kita bertahan sampai pada level yang seperti kita harapkan, memenangi pemilu,” ucap Asri.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid memberikan apresiasi tinggi kepada rombongan DPW Sulsel. Menurutnya, Sulsel “pecah telur” pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil merampungkan SKT dari Kanwil Kemenkum setempat di Makassar.
Baca juga: Sahrin Hamid Targetkan Partai Gerakan Rakyat Jadi Wadah Utama Generasi Muda
“Alhamdulillah tentunya ucapan syukur pada Allah SWT, karena kita telah sampai di titik ini, di mana dari nol kita Alhamdulillah akhirnya per hari ini sudah dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia, per hari ini kita sudah sampai menerima SKT 12 Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia,” ungkap Sahrin.
Lebih lanjut, Sahrin menekankan bahwa SKT bukan sekadar berkas administratif formal, melainkan simbol dari hasil perjuangan fisik dan kerja keras di lapangan.
“Mungkin cuma dua lembar, tapi bahwa saudara-saudara tahu, dua lembar itu adalah tentunya hasil kerja keras, hasil turun lapangan, turun dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, hasil gotong royong dari berbagai macam orang,” jelasnya.
“Surat keterangan terdaftar ini mengindikasikan bahwa di Sulawesi Selatan ada kerja keras, ada gotong royong, ada ketelitian dan ada tentunya kerja sama di antara seluruh pihak yang ada di sana,” lanjut Sahrin.
Baca juga: DPW Gerakan Rakyat Papua Barat Daya Resmi Kantongi SKT dari Kanwil Kemenkum
Hingga kini, tercatat sudah 12 provinsi telah mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol, di antaranya Jawa Barat, NTB, NTT, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, dan DKI Jakarta. Gerakan Rakyat sendiri menargetkan penyelesaian SKT Kanwil di 38 provinsi dalam waktu dekat guna memantapkan langkah menuju legalitas badan hukum partai politik.
