Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat menyampaikan kritik keras terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng mengatakan keanggotaan Indonesia dalam badan internasional baru tersebut dinilai keliru secara politik, etik, dan diplomatik. Menurutnya, alih-alih memperkuat posisi Indonesia, keterlibatan dalam BoP justru berpotensi merusak martabat politik luar negeri yang selama ini dianut Indonesia.
“Masuknya Indonesia kedalam badan itu berpotensi merusak posisi moral Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal konsisten menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan perdamaian dunia,” ujar Yusuf di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Yusuf pun menyampaikan lima poin utama yang menjadi dasar keberatan Gerakan Rakyat terhadap Board of Peace:
Baca juga: Sinergi Gerakan Rakyat dan GJPI: Perjuangkan Pendidikan dan Ekologi
1. Inisiasi dan Integritas Tokoh di Balik BoP
Yusuf menyoroti sosok Donald Trump sebagai inisiator badan tersebut. “Pembentukan Badan Perdamaian itu di inisiasi oleh Donald Trump, bahkan dia menempatkan dirinya menjadi ketua seumur hidup. Trump adalah Presiden Amerika paling kontroversial dengan integritas dan legitimasi moral yang sangat rendah, dengan rekam jejak kebijakan luar negeri yang justru banyak memicu konflik, polarisasi dan ketegangan geopolitik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rekam jejak Trump selama ini dikenal sebagai pendukung utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sering mengabaikan hukum internasional.
“Donald Trump bahkan selama ini menjadi pendukung dan pelindung utama perdana Mentri Israel Benyamin Netanyahu. Trump telah secara nyata menginjak-nginjak tatanan hukum internasional dengan menyerang secara militer negara berdaulat Venezuela dan menculik kepala negaranya, selanjutnya bahkan ingin menguasai Green Land yang menjadi konstituen kerajaan Denmark,” lanjut Yusuf.
2. Delegitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Gerakan Rakyat memandang BoP sebagai upaya menandingi lembaga internasional yang sah. “Board of Peace tidak punya mandat dari PBB, bahkan badan itu sengaja di bentuk oleh Trump untuk menandingi dan mendelegitimasi PBB, melengkapi langkah Amerika sebelumnya yang mundur dari 66 organisasi internasional dan konvensi global,” tegasnya.
Baca juga: Gerakan Rakyat Desak Kepolisian Proses Pidana Oknum Aparat Penganiaya Penjual Es Keliling
3. Ketimpangan Posisi Palestina dan Israel
Dalam struktur keanggotaan, Yusuf mengkritik posisi Israel yang setara, sementara Palestina hanya dianggap objek. Ia menyebut komposisi keanggotaan badan tersebut terdiri dari pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi moral dalam isu kemanusiaan.
“Israel sebagai pelaku utama genosida yang mestinya di hukum, Perdana Mentrinya harusnya menjalani hukuman sebagai penjahat perang di pengadilan criminal internasional malah duduk manis menjadi anggota yang setara,” papar Yusuf.
“Selain Indonesia, nampak jelas komposisi keanggotaannya adalah pelaku genosida, diktator, penjahat perang dan negara-negara satelit Amerika,” tambahnya.
4. Skema ‘Pay to Play’
Poin keempat menyoroti aspek finansial keanggotaan. “Board of Peace mengusung skema Pay To Play, dengan kontribusi USD 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun untuk menjadi anggota tetap, jika tidak maka keanggotaannya hanya akan selama 3 tahun saja, kita berharap Presiden tidak akan pernah memberi kontribusi itu, karena jumlah uang yang sangat signifikan itu akan lebih bermanfaat jika di pakai untuk pemulihan dan rekonstruksi bencana Sumatera,” tutur Yusuf.
5. Agenda Bisnis di Atas Puing Gaza
Yusuf mencurigai adanya agenda bisnis real estate di balik proyek “New Gaza” yang diusung BoP. Ia mengkhawatirkan proyek itu hanya akan menguntungkan pihak tertentu seperti Jared Kushner, namun justru menyingkirkan warga lokal dan menghapus jejak sejarah Palestina.
“Proyek rekonstruksi ‘New Gaza’ nantinya akan melahirkan Skyscrapers, zona industri, dan kota baru di atas puing Gaza, ini di curigai sebagai agenda bisnis real estate Trump dan menantunya Jared Kushner,” ungkapnya.
Dengan demikian, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah untuk mengoreksi posisi Indonesia. Yusuf menyatakan keraguannya bahwa Indonesia bisa melakukan diplomasi dari dalam (inside diplomacy) untuk membela hak Palestina di forum tersebut.
“Kekhawatiran kami Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia hanya akan di manfaatkan untuk menjadi legitimasi moral bagi kepentingan Amerika dan Israel yang tidak berkeadilan bagi Palestina. Keanggotaan Indonesia di Board of Peace berpotensi merusak martabat diplomasi negara, menjadikan Indonesia dan Presiden Prabowo sebagai antek-antek Amerika dan Trump,” ucap Yusuf.
Baca juga: Gerakan Rakyat Desak Perubahan Paradigma Mitigasi Bencana dan Tata Kelola Lingkungan
Ia menegaskan bahwa pernyataan sikap ini bertujuan untuk mengembalikan marwah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan anti penjajahan.
“Sikap politik Gerakan Rakyat ini kami sampaikan tidak ada maksud lain selain hanya untuk mengembalikan martabat politik luar negeri Indonesia yang lahir dari perjuangan bangsa dengan nilai bebas aktif, anti penjajahan, anti hegemoni, pro kemerdekaan bangsa-bangsa dan pro keadilan global, serta menegaskan kembali dukungan kemerdekaan pada negara Palestina,” tutupnya.
