Gerakan Rakyat – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 17-18 Januari 2026 lalu, melahirkan 10 poin rekomendasi strategis untuk pemerintah.
Dalam poin keenam, Gerakan Rakyat menyoroti arah Politik Luar Negeri (Polugri) Indonesia yang harus tetap setia pada prinsip bebas-aktif namun lebih progresif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir menegaskan diplomasi Indonesia di kancah global tidak boleh sekadar menjadi agenda elitis antar-negara. Menurutnya, setiap langkah diplomasi harus memiliki korelasi langsung dengan urusan domestik, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga perlindungan warga negara.
Baca juga: Gerakan Rakyat Dorong Transparansi Transfer Daerah demi Keadilan Pembangunan
Gerakan Rakyat mendorong Indonesia untuk mempertahankan kemandirian strategis di tengah dinamika global yang kian kompleks. Indonesia diharapkan terus memainkan peran aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian, seperti konflik Palestina-Israel, dinamika di Iran, hingga hubungan Venezuela-AS, serta memperkuat kontribusi di kawasan ASEAN.
Rekomendasi ini menekankan bahwa diplomasi ekonomi harus diletakkan pada fondasi kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan nasional, bukan sekadar pemenuhan angka-angka makro.
“Indonesia harus mempertahankan kemandirian strategis dan memperjuangkan kepentingan rakyat di ranah global serta tetap memainkan pola dasar politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia juga dapat terus memperjuangkan perdamaian untuk dunia serta meningkatkan kepedulian dengan dinamika internasional seperti kasus Venezuela-AS, Iran, Palestina-Israel, kontribusi kawasan yakni ASEAN, dan lain-lain,” ujar Sulfikar.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan diplomasi adalah dampaknya bagi masyarakat di dalam negeri maupun mereka yang berada di luar negeri.
Baca juga: Rekomendasi Eksternal Rakernas I Gerakan Rakyat
“Diplomasi juga bukan hanya tentang hubungan antar-negara, tetapi tentang dampaknya terhadap kehidupan rakyat: lapangan kerja, keamanan pangan, keselamatan WNI di luar negeri. Teguhkan politik luar negeri bebas-aktif yang mendorong kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan; lindungi hak WNI; dan perkuat diplomasi ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Melalui poin keenam dari 10 rekomendasi eksternal tersebut, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah memastikan kebijakan luar negeri tetap berjiwa rakyat dan mampu menjawab tantangan perubahan global tanpa mengorbankan kedaulatan serta hak-hak rakyat.
