Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat secara resmi merilis 10 poin rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), pada 17-18 Januari 2026.
Dalam poin keempat, Gerakan Rakyat memberikan sorotan tajam pada sektor Kesejahteraan Rakyat, khususnya terkait skema bantuan sosial dan program strategis pemerintah.
Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan harus benar-benar dirasakan manfaatnya di unit terkecil masyarakat. Ia memperingatkan bahwa program bantuan yang tidak tepat sasaran hanya akan menjadi beban fiskal tanpa memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.
Baca juga: Gerakan Rakyat: Kebebasan Berpendapat Denyut Nadi Demokrasi
Gerakan Rakyat menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai jika bantuan diarahkan secara spesifik pada kelompok rentan. Program kesejahteraan, termasuk skema seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak seharusnya diberikan secara seragam tanpa mempertimbangkan diskriminasi kebutuhan di lapangan.
Dalam rekomendasinya, Gerakan Rakyat mendorong agar setiap bantuan sosial didampingi oleh program penguatan kapasitas individu, mulai dari akses pendidikan hingga kesempatan kerja. Hal ini bertujuan agar negara tidak sekadar memberi, tetapi membangun jembatan agar rakyat bisa mandiri.
“Kesejahteraan bukan slogan, tetapi kenyataan yang dirasakan secara langsung di rumah-rumah rakyat. Program bantuan yang tidak tepat sasaran mudah menjadi beban anggaran tanpa menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Keadilan sosial menuntut bantuan diarahkan pada kelompok rentan, bukan dirasakan secara seragam tanpa diskriminasi kebutuhan,” ujar Sulfikar dalam pernyataannya, dikutip Kamis (5/2/2026).
Baca juga: Kantongi SKT Bakesbangpol, DPD Gerakan Rakyat Kota Bekasi Siap Melangkah ke Verifikasi Kemenkum
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi program agar bantuan tidak bersifat sementara atau sekadar memadamkan kebakaran.
“Skema bantuan sosial harus berbasis kebutuhan, didampingi program penguatan kapasitas individu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga bantuan menjadi jembatan menuju kemandirian,” pungkasnya.
Melalui Rakernas I, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap data penerima manfaat dan mekanisme penyaluran bantuan. Langkah ini dianggap vital untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan rakyat kecil dan tetap berpihak pada masa depan generasi mendatang.
