Gerakan Rakyat – Lebih dari 10 ribu warga di sejumlah kabupaten/kota Jawa Barat merasakan kekeringan dan kesulitan terhadap air bersih. Juru Bicara Gerakan Rakyat, Sarifadilah Aziz atau biasa disapa Sarai menyoroti dampak nyata yang harus dirasakan masyarakat terdampak di lapangan.
“Kami memahami beban warga menghadapi waktu produktif tersita untuk mengantre air, kecemasan atas pasokan yang tak pasti, beban kerja rumah tangga yang berlipat dan sanitasi keluarga yang terganggu,” ujar Sarai di Jakarta, Rabu (15/6/2026).
Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan di 27 kabupaten/kota, Sarai menilai langkah tersebut menegaskan bahwa akar masalah krisis belum tersentuh secara mendasar.
Baca juga: Gerakan Rakyat Soroti Program B50, Berpotensi Alami Kerugian Besar dalam Jangka Panjang
“Kami memahami beban warga menghadapi waktu produktif tersita untuk mengantre air, kecemasan atas pasokan yang tak pasti, beban kerja rumah tangga yang berlipat dan sanitasi keluarga yang terganggu,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan kewajiban konstitusional negara, sehingga tidak boleh diposisikan sekadar sebagai program bantuan sosial saat musim kemarau melanda.
“Ketersediaan air bersih adalah hak asasi warga negara yang fundamental bukan bantuan darurat musiman. Hak ini dijamin Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H UUD 1945, dikuatkan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan UU No. 17/2019,” ungkap Sarai.
“Namun kebijakan masih berhenti di hilir. Walaupun langkah penanganan bencana kekeringan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat patut diapresiasi, tangki-tangki yang saat ini menyalurkan air hanya menangani gejala, bukan akar masalah yaitu alih fungsi lahan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) yang menurunkan daya serap air dan memicu kekeringan berulang,” tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Gerakan Rakyat Dorong Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu, Stop Rivalitas Antar Lembaga
Sarai pun mendesak agar pemerintah segera merumuskan kebijakan struktural jangka panjang dengan fokus pada perbaikan lingkungan di sektor hulu demi memutus siklus krisis air bersih di Jawa Barat.
“Kami mendesak pemerintah provinsi dapat menangani akar masalah secara struktural yaitu restorasi hutan hulu dan tata kelola berbasis DAS, tidak berhenti hanya pada respons darurat yang terjadi setiap tahun,” tutup Sarai.
