Gerakan Rakyat – Aksi unjuk rasa ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pada Senin (6/7/2026) memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Gerakan Rakyat.
Demonstrasi sendiri dipicu oleh pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen, pemotongan gaji PPPK sebesar 30 persen, serta ancaman perumahan pegawai akibat defisit anggaran lebih dari Rp50 miliar.
Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng menilai peristiwa di Tidore merupakan alarm keras bagi kondisi fiskal di berbagai daerah Indonesia. Menurutnya situasi tersebut merefleksikan persoalan struktural yang kini menghantui banyak pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi dalam APBN 2026.
“Demonstrasi ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di Kota Tidore Kepulauan bukanlah sekadar persoalan lokal. Tidore adalah cermin dari persoalan fiskal yang sedang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia,” ujar Yusuf di Jakarta, Rabu (8/7/2026.
Baca juga: Ratusan Akun Pelaku Usaha Dibekukan Sepihak, Gerakan Rakyat Desak Regulasi Perlindungan UMKM
“Demonstrasi ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di Kota Tidore Kepulauan bukanlah sekadar persoalan lokal. Tidore adalah cermin dari persoalan fiskal yang sedang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia,” tambahnya menjelaskan.
Lebih lanjut, Yusuf menyebut ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih sangat tinggi, yakni mencapai 80 hingga 90 persen untuk membiayai pelayanan publik.
“Ketika pemerintah daerah mulai kesulitan membayar hak pegawai, memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menunda pembangunan, bahkan muncul wacana merumahkan aparatur negara, sesungguhnya yang sedang kita saksikan adalah melemahnya kemampuan negara menjalankan otonomi daerah,” tutur Yusuf.
Gerakan Rakyat juga menyoroti adanya kontradiksi kebijakan. Di satu sisi daerah dipaksa melakukan penghematan ekstrem hingga mengorbankan hak-hak pekerja, namun di sisi lain, pemerintah pusat dinilai menggelontorkan anggaran besar untuk program-program nasional, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih.
Baca juga: Terima SKT dari Kanwil Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Sulteng Resmi Terdaftar
“Yang lebih memprihatinkan, pengorbanan yang diminta kepada daerah dilakukan ketika pemerintah pusat justru mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk sejumlah program nasional yang efektivitas, produktivitas, dan manfaat ekonominya masih menjadi perdebatan publik,” ungkapnya.
“Inilah kesalahan kebijakan yang sangat serius. Negara tidak boleh mengambil uang dari daerah untuk membiayai program-program yang manfaat ekonominya belum terbukti, sementara pelayanan publik di daerah justru dikorbankan. Negara juga tidak boleh meminta rakyat berhemat apabila tata kelola anggaran belum sepenuhnya bersih dari penyimpangan,” lanjut Yusuf.
Guna mengatasi ancaman defisit anggaran dan menurunnya kepercayaan publik, Yusuf memaparkan lima formula taktis dari Gerakan Rakyat kepada pemerintah:
1. Mengembalikan Transfer ke Daerah pada tingkat yang memadai agar pemerintah daerah mampu menjalankan pelayanan publik tanpa memangkas hak ASN, PPPK, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur lainnya.
Baca juga: Penuhi Syarat, Gerakan Rakyat Sumsel Resmi Terima SKT Partai Politik dari Kanwil Kemenkum
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program nasional berdasarkan manfaat ekonomi yang terukur, bukan semata berdasarkan popularitas atau nilai politiknya.
3. Melakukan realokasi APBN ke sektor-sektor yang terbukti menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang: pendidikan, kesehatan, riset, industri, infrastruktur produktif, pertanian modern, dan penguatan UMKM.
4. Memperkuat pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi penggunaan APBN sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.
5. Memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui reformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan Dana Bagi Hasil (DBH), penyederhanaan regulasi investasi, dan pemberian insentif kepada daerah yang berhasil meningkatkan penerimaan secara sehat.
Baca juga: Gerakan Rakyat Kaltara Resmi Terima SKT Partai Politik dari Kanwil Kemenkum di Samarinda
“Tidore harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Jangan sampai otonomi daerah tinggal slogan karena daerah kehilangan kemampuan fiskalnya. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju apabila pemerintah daerah terus dilemahkan. APBN harus menjadi alat pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar instrumen membiayai program-program yang manfaatnya belum sebanding dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh daerah,” pungkas Yusuf.
