Gerakan Rakyat – Empat peserta latihan dasar kemiliteran calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia. Dalam negara yang menjunjung akuntabilitas, respons yang semestinya muncul bukan sekadar “evaluasi”, melainkan penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan independen.
Evaluasi hanya bertujuan memperbaiki program. Sebaliknya, penyelidikan bertujuan menemukan fakta, mengungkap penyebab, dan menentukan ada atau tidaknya kelalaian. Jika empat orang meninggal dalam satu rangkaian program negara, publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengawasi pelaksanaan, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran prosedur.
Pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa ada peserta yang mengalami heat stroke, henti jantung, atau memiliki penyakit bawaan. Justru pertanyaan berikutnya adalah: apakah pemeriksaan kesehatan dilakukan secara memadai? Apakah latihan disesuaikan dengan kondisi peserta sipil? Apakah prosedur penghentian latihan dan penanganan darurat dijalankan sesuai standar? Semua itu hanya dapat dijawab melalui investigasi, bukan konferensi pers.
Yang juga patut dipersoalkan adalah dasar kebijakannya. Apa korelasi antara latihan dasar kemiliteran dengan kompetensi seorang manajer koperasi? Tugas manajer koperasi adalah mengelola organisasi, keuangan, usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Disiplin memang penting, tetapi apakah pendekatan militer merupakan satu-satunya cara membentuk disiplin bagi calon pengelola koperasi?
Jika penyelenggaraan latihan berada di bawah Kementerian Pertahanan, sementara hasilnya digunakan untuk program Kementerian Koperasi, maka keduanya tidak bisa saling melempar tanggung jawab. Yang satu bertanggung jawab atas keselamatan pelaksanaan latihan, yang lain bertanggung jawab atas kebijakan yang mensyaratkan pelatihan tersebut. Akuntabilitas tidak boleh berhenti di batas kewenangan administratif.
Empat nyawa bukan angka statistik. Negara tidak boleh menganggapnya sebagai biaya yang harus dibayar demi sebuah program. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula kewajiban menjelaskan setiap kegagalan yang merenggut nyawa warga.
Karena itu, tuntutan publik seharusnya sederhana: bentuk tim investigasi independen, buka hasil penyelidikan kepada masyarakat, dan tetapkan tanggung jawab jika memang terdapat kelalaian. Sebab keadilan bagi para korban tidak lahir dari kata “evaluasi”, melainkan dari keberanian negara mengungkap kebenaran.
Tulisan ini disampaikan oleh Nazaruddin, Anggota Dewan Pakar DPP Gerakan Rakyat
