Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Provinsi Bali tengah mengebut pembentukan struktur hingga tingkat kecamatan (DPC). Langkah tersebut dilakukan sebagai persiapan verifikasi permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepengurusan partai politik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) setempat.
Sekretaris DPW Partai Gerakan Rakyat Bali, Michael Benedictus alias Romo Beni menyatakan bahwa proses pemenuhan struktur di tingkat kecamatan ditargetkan selesai dalam pekan ini.
“Target kami minggu ini sudah dituntaskan. Untuk DPW provinsi sudah selesai, DPD kabupaten/kota juga sudah selesai. Tinggal sekitar 15 DPC lagi yang sedang kami lengkapi sebelum diserahkan resmi ke Kanwil Kemenkum Provinsi Bali,” ujar Romo Beni, Minggu (17/5/2026).
Baca juga: Gerakan Rakyat Lampung Jadi Provinsi Kesembilan Serahkan Berkas Legalitas Partai ke DPP
Untuk tahap awal, kepengurusan partai bentukan basis relawan Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu itu difokuskan pada tujuh wilayah potensial di Bali, meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana.
Sementara, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Bali, I Gede Oka Suanda Yudara menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal partai di Bali.
“Kami solid bergerak dalam derap langkah untuk mewujudkan Partai Gerakan Rakyat yang kuat di Provinsi Bali,” ujar I Gede Oka Suanda Yudara.
Lebih lanjut, Romo Beni menekankan bahwa Partai Gerakan Rakyat mengedepankan prinsip inklusivitas dan terbuka bagi semua kalangan.
Baca juga: DPW Gerakan Rakyat Lampung Resmi Kantongi SKT dari Kanwil Kemenkum
“Partai ini terbuka untuk semua. Saya sendiri seorang pemuka agama Kristen dan menjadi sekretaris partai. Jadi tidak ada sekat agama maupun intoleransi dalam gerakan ini,” jelasnya.
Sebagai langkah penguatan ideologi dan organisasi, DPW Partai Gerakan Rakyat Bali juga akan mengendakan program sekolah kaderisasi pada akhir Mei atau awal Juni 2026 yang dihadiri seluruh pengurus dari tingkat DPD, DPC, hingga elemen relawan di seluruh Bali.
