Gerakan Rakyat – DPP Gerakan Rakyat menggelar konferensi guna memberikan pemutakhiran data terkait pemenuhan persyaratan administrasi Kementerian Hukum (Kemenkum) serta progres penguatan struktur organisasi di tingkat nasional.
Dalam agenda yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan, pada Senin (2/2/2026), Gerakan Rakyat menyatakan optimismenya untuk mendaftarkan diri sebagai badan hukum partai politik pada Februari mendatang.
Baca juga: Ketum Sahrin di Bali: Serap Aspirasi Nelayan hingga Tegaskan Politik Tanpa Oligarki
Juru bicara Gerakan Rakyat, Sarifadhilah Aziz atau biasa disapa Sarai membuka paparan dengan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi seluruh jajaran mengenai persyaratan ketat yang ditetapkan negara.
“Kegiatan ini kami selenggarakan untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait pemenuhan persyaratan administrasi Kementerian Hukum serta progres pembentukan dan penguatan struktur organisasi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sarai.
Dalam laporannya, Sarai merinci persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan. Di tingkat pusat, dokumen yang disiapkan mencakup surat keputusan (SK) Kepengurusan, akta notaris, hingga bukti kantor tetap.
Baca juga: DPW Gerakan Rakyat Papua Pegunungan Resmikan Kantor Sekretariat di 8 Kabupaten
Sedangkan untuk tingkat wilayah, syarat utama meliputi keberadaan kepengurusan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta kantor tetap. Sesuai regulasi, Gerakan Rakyat wajib memenuhi persyaratan kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen di tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen di tingkat kecamatan.
“Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam proses verifikasi Kemenkum. Kami mengimbau seluruh wilayah untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
