Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat menyoroti urgensi ketepatan sasaran dalam penanganan stunting dan program pemenuhan gizi di Indonesia. Juru Bicara (Jubir) Gerakan Rakyat, Sarifadilah Aziz atau biasa disapa Sarai menyatakan kebijakan negara harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, terutama di wilayah paling terdampak.
Ia mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan angka stunting tertinggi berada di wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), serta kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Menurut Sarai, banyak masyarakat di daerah tersebut masih belum tersentuh secara optimal oleh program pemerintah.
“Di wilayah-wilayah tersebut, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh secara optimal oleh program pemerintah, baik dalam hal pemenuhan gizi maupun penguatan ekonomi keluarga. Karena itu, pendekatan kebijakan harus dimulai dari pemetaan yang jujur terhadap kondisi tersebut,” ujar Sarai dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Terkait program pemenuhan gizi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Rakyat menilai MBG merupakan program baik asalkan memiliki target dan prioritas jelas. “Program ini seharusnya difokuskan secara konkret kepada kelompok masyarakat miskin, daerah rawan stunting, serta wilayah 3T, agar benar-benar menjadi instrumen negara untuk memperbaiki kualitas kesehatan generasi masa depan,” jelasnya.
Baca juga: Ketum Sahrin Apresiasi Progres Gerakan Rakyat Jatim, Targetkan Pemenuhan Syarat Kemenkum
Meski begitu, Sarai memberikan catatan kritis mengenai teknis pelaksanaan program MBG. Terlebih, program itu diketahui menggunakan anggaran negara mencapai Rp268 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Gerakan Rakyat menolak keras apabila program yang menggunakan uang rakyat dijalankan secara serampangan dan berorientasi proyek, apalagi jika pelaksanaannya melibatkan institusi yang bukan pada bidang dan kompetensinya. Program sebesar ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat,” ungkap Sarai.
Lebih lanjut, Gerakan Rakyat menilai pelaksanaan program di beberapa kota besar di Tanah Air sebagai langkah yang tidak tepat sasaran. Sarai berpendapat bahwa wilayah perkotaan secara umum bukanlah prioritas utama dalam masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Penempatan program di wilayah yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan menyimpang dari tujuan awal kebijakan,” tuturnya.
Baca juga: Tekankan Nilai Panca Dharma, Ketum Sahrin Dorong Kader Gerakan Rakyat Jawa Timur Aktif di Masyarakat
Dengan begitu, demi memastikan efektivitas penggunaan uang rakyat, Gerakan Rakyat mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang terhadap prioritas program pemenuhan gizi nasional.
“Setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk menjangkau masyarakat miskin, daerah rawan stunting, dan wilayah 3T yang selama ini membutuhkan perhatian negara secara lebih serius,” tutup Sarai.
