Gerakan Rakyat – Gerakan Rakyat turut menyoroti lonjakan utang pemerintah yang menembus Rp10.293,69 triliun per Juni 2026. Juru Bicara Gerakan Rakyat, Robby Kusumalaga menilai posisi utang tersebut mempersempit ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan sektor-sektor produktif.
“Per Juni 2026, utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun, naik sekitar Rp373 triliun hanya dalam tiga bulan dari posisi Maret 2026. Itu artinya dalam 3 bulan terakhir utang rata-rata pemerintah 4,1 triliun rupiah perhari,” ujar Robby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
“Sebab yang membayar utang bukan PDB, yang membayar utang adalah APBN. Dan kalau semakin besar uang APBN tersedot untuk membayar utang, semakin kecil uang yang tersisa untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi yang tepat sasaran, perlindungan sosial, industri, pertanian, UMKM, penciptaan lapangan kerja,” tambahnya menjelaskan.
Robby memaparkan bahwa akumulasi utang selama kurun waktu sekitar 18 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertambah sebesar Rp1.481 triliun, jika dibandingkan dengan posisi akhir 2024 sebanyak Rp8.813 triliun.
Baca juga: Lengkapi Berkas Fisik, Gerakan Rakyat Resmi Serahkan 46 Boks Dokumen ke Kemenkum RI
“Sebagai perbandingan, selama SBY 10 tahun, utang bertambah sekitar Rp1.310 triliun atau rata-rata Rp131 triliun per tahun. Jokowi 10 tahun, bertambah sekitar Rp6.204 triliun atau rata-rata Rp620 triliun per tahun. Prabowo, sekitar Rp1.481 triliun dalam sekitar 18 bulan, atau annualized sekitar Rp987 triliun per tahun,” ungkap Robby.
“Rasio utang kita masih aman, hanya 41 persen dari PDB. Padahal telah setengah dari pendapatan negara habis di pake membayar bunga dan cicilan pokok utang setiap tahunya,” lanjutnya.
Gerakan Rakyat menilai perlunya peninjauan ulang terhadap efektivitas dan tingkat kemanfaatan ekonomi dari belanja program prioritas. Pada APBN 2026, alokasi anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat mencapai sekitar Rp335 triliun, sementara Koperasi Desa Merah Putih menguras sekitar Rp83 triliun.
“Kita tidak menolak tujuan memperbaiki gizi anak, kita juga tidak menolak penguatan ekonomi desa, tetapi dalam kondisi fiskal seperti sekarang, setiap rupiah harus dihitung manfaat ekonominya. MBG memperoleh anggaran sekitar Rp335 triliun pada 2026, Koperasi Desa Merah Putih sekitar Rp83 triliun. Dua program tersebut saja sekitar Rp418 triliun. Apakah manfaat ekonomi dan sosialnya benar-benar sebanding dengan biaya yang harus ditanggung APBN?” tutur Robby.
Baca juga: Satu Juta Sarjana Menganggur, Gerakan Rakyat Soroti Krisis Lapangan Kerja Formal
Guna memitigasi potensi krisis, Robby menguraikan tujuh langkah strategis penataan kembali tata kelola fiskal nasional:
1. Penghentian Pelebaran Defisit: Menurunkan defisit APBN secara bertahap agar utang tidak dijadikan instrumen pembiayaan permanen.
2. Pencapaian Surplus Primer: Memastikan pendapatan negara mampu menutup seluruh belanja primer tanpa bergantung pada pembiayaan utang baru.
3. Pangkas Anggaran Program Prioritas: Mengarahkan pelaksanaan MBG fokus pada wilayah 3T dan kantong kemiskinan, serta melakukan uji coba (pilot project) efektivitas pada Koperasi Desa Merah Putih sebelum diterapkan secara luas.
Baca juga: Gerakan Rakyat Resmi “Submit” 14.405 Berkas Digital Pendaftaran Parpol ke Kemenkum
4. Reorientasi Prioritas APBN: Mengalihkan fokus belanja pemerintah pada sektor industri, penyediaan energi murah, ketahanan pangan, riset, teknologi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan penciptaan lapangan kerja.
5. Akselerasi Transisi Energi: Mempercepat pengalihan energi fosil ke energi terbarukan serta adopsi kendaraan listrik guna mengurangi beban defisit akibat impor energi.
6. Penguatan Penerimaan Negara: Memperluas basis perpajakan, menutup celah penghindaran pajak korporasi besar, mengoptimalkan PNBP Sumber Daya Alam, dan merealisasikan pajak kekayaan (wealth tax).
7. Penurunan Biaya Utang (Yield SBN): Memperkuat kredibilitas dan disiplin fiskal guna menurunkan tingkat risiko (risk premium) serta beban bunga SBN di pasar keuangan.
Baca juga: Partai Gerakan Rakyat Kota Bandung Gelar Konsolidasi dan Penguatan Struktur DPC
“Utang harus dipakai untuk membangun mesin ekonomi yang menghasilkan uang. Bukan untuk membiayai mesin belanja yang membuat negara harus terus berutang. Dan di tengah perang, rupiah yang tertekan, minyak yang bergejolak dan biaya utang yang tinggi, disiplin fiskal bukan lagi pilihan politik, tetapi kebutuhan untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia,” tutupnya.
