Gerakan Rakyat – Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menyoroti adanya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diungkapkan saat acara serah terima berkas legalitas partai politik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
“Ketika dilakukan survei politik, lembaga apa yang paling tidak dipercaya oleh rakyat? Jawabannya adalah dua, yang pertama partai politik, dan yang kedua lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang menjadi faktor lembaga dua ini tidak dipercaya? Karena disitu, tidak ada harapan, karena disitu dianggap bahwa apa yang diucapkan beda dengan yang diperbuatkan,” ujar Sahrin.
”Ketika partai-partai politik Ini mengalami krisis ideologi Ketika partai-partai ini mengalami Krisis integritas Maka partai gerakan rakyat Harus membangun Fondasi integritas itu Sehingga bisa menjadi partai yang membedahkan Antara partai kita Dengan partai yang sebelum-belumnya,” lanjutnya menjelaskan.
Baca juga: Gerakan Rakyat Jawa Barat Resmi Serahkan Berkas Legalitas Partai Politik ke Pimpinan Pusat
Menurut Sahrin, Gerakan Rakyat lahir dari bottom-up alias arus bawah atas kehendak masyarakat biasa, bukan dimobilisasi oleh korporasi atau elite tertentu.
“Partai ini dilahirkan oleh orang-orang biasa, partai ini dilahirkan oleh rakyat biasa, partai ini dilahirkan oleh kumpulan-kumpulan orang yang memiliki kemauan yang tinggi untuk membangun sebuah kekuatan politik sendiri yang berbasis pada rakyat. Ini yang membedakan kita dengan partai-partai lain,” ungkap Sahrin.
Sebagai pembeda dari partai politik lainnya, Gerakan Rakyat memperkenalkan Panca Dharma sebagai karakter individu kader, serta lima prinsip organisasi dengan mengedepankan transparansi finansial hingga pengambilan keputusan berbasis musyawarah mufakat.
”Kita sudah menyepakati lima prinsip yang kita sebut dengan karakter kader panca dharma, ada religius, disitu ada kersa ksatria, ada kasih sayang, ada nasionalisme kerakyatan, ada integritas. Kita telah memilih lima jalan yang kita sebut sebagai lima prinsip Gerakan Rakyat, musyawarah mufakat, gotong royong, meritokrasi, transparansi, dan egalitarianisme. Ini yang disebut dengan Ideologi, ini yang disebut dengan karakter, ini yang disebut dengan value, Ini yang disebut dengan nilai,” jelasnya.
Baca juga: Sahrin Hamid Ungkap Beratnya Syarat Verifikasi Parpol: Harus Melengkapi Ribuan Struktur di Daerah
Seperti diketahui, pada 8 Februari 2026, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil sigi teranyar ihwal persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara. Hasilnya menyebutkan, DPR mendapat tingkat kepercayaan publik terendah dengan persentase sebesar 65 persen, sedangkan partai politik 61 persen.
