Gerakan Rakyat – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Aceh, Mustafa Ibrahim mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih kendali penuh penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Seruan ini menyusul laporan resmi dari tujuh Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Aceh yang telah menyatakan ketidakmampuan pemerintah daerah (pemda) untuk menanggulangi dampak darurat bencana tersebut.
Mustafa menilai bahwa dengan skala kerusakan dan korban jiwa, ditambah dengan adanya surat ketidakmampuan dari daerah, Presiden Prabowo perlu segera menetapkan musibah di tiga provinsi Sumatera itu sebagai Bencana Nasional.
Mustafa meyakini bahwa penetapan status Bencana Nasional merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam merealisasikan penggunaan Sumber Daya Nasional (SDN) secara penuh, sesuai dengan jaminan yang disampaikan Presiden Prabowo saat berkunjung ke Aceh Tenggara pada 1 Desember 2025, termasuk ketersediaan dana dan logistik nasional.
Baca juga: Gerakan Rakyat Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
“Penetapan Bencana Nasional oleh Presiden terhadap bencana banjir yang melanda 3 (tiga) provinsi di Sumatera, merupakan wujud keseriusan Pemerintah Pusat dalam merealisasikan penggunaan Sumber Daya Nasional, serta implementasi 7 (tujuh) instruksi penanggulangan,” ujar Mustafa.
Lebih lanjut, penetapan Bencana Nasional diharapkan dapat membuka pintu bagi badan-badan Caritas Internasional untuk berkontribusi pada upaya pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi, yang pada gilirannya akan menambah ketersediaan Dana Nasional guna mempercepat pemulihan pasca-bencana.
Selain itu, Mustafa juga mendesak pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pasca bencana hidrometeorologi Sumatera. BRR dinilai sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan kembali rumah, desa yang hilang, fasilitas ibadah, kesehatan, dan sekolah yang hancur.
Mustafa menekankan bahwa percepatan penanganan bencana adalah kunci untuk memastikan masyarakat korban tidak mengalami penderitaan berkelanjutan. Ia secara khusus menyoroti kebutuhan bagi anak-anak sekolah sebagai tunas bangsa agar tidak terhambat tumbuh kembangnya akibat kelambanan kebijakan.
Baca juga: Konsolidasi Gerakan Rakyat, Pimpinan DPP GR Terjun Langsung ke Bengkulu
Mustafa menutup pernyataannya dengan harapan bahwa penetapan Bencana Nasional dan pembentukan BRR akan menjadi perekat kembali bagi gejala-gejala disintegrasi bangsa, termasuk fenomena wacana pembentukan Negara Federasi.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis pembaruan data korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, pada Senin (8/12/2025) sore.
BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 961 jiwa, sementara 293 orang masih hilang. Selain itu, sebanyak 5 ribu warga mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat akibat terpaan material lumpur, kayu, hingga runtuhan bangunan.
