Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat melalui Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir secara resmi menyampaikan rekomendasi eksternal hasil Rakernas I Gerakan Rakyat tahun 2026. Naskah ini merangkum komitmen organisasi terhadap demokrasi secara manusiawi, adil, dan berkelanjutan, serta menolak kebijakan yang tidak memihak pada rakyat kecil.
Dalam pernyataannya, Sulfikar Amir menegaskan bahwa Gerakan Rakyat hadir untuk memperkuat suara rakyat dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Naskah ini adalah refleksi komitmen kami terhadap cita-cita kemerdekaan dan demokrasi yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Kami menolak politik yang eksklusif, pembangunan yang mengabaikan rakyat kecil, dan kebijakan jangka pendek yang tidak memihak pada masa depan generasi mendatang,” ujar Sulfikar.
Gerakan Rakyat menjabarkan sepuluh poin krusial yang harus menjadi prioritas pemerintah, di antaranya:
Baca juga: Pasca Rakernas I, Partai Gerakan Rakyat Makassar Perkuat Sinergi dengan Basis Ormas
1. Sistem Pemilu
Menolak pengembalian Pilkada ke DPRD. “Mengembalikan pilkada kepada DPRD berpotensi menempatkan rakyat sebagai objek dalam proses politik. Rakyat berhak menjadi subjek yang menentukan pilihan pemimpin yang akan bekerja untuk kesejahteraan mereka.”
2. Mitigasi Bencana Alam
Paradigma harus bergeser dari tanggap darurat menjadi pencegahan berkelanjutan melalui restorasi lingkungan dan sistem peringatan dini. “Warga terdampak bencana tidak semestinya menjadi korban dua kali – sekali oleh alam, dan sekali lagi oleh kebijakan yang lambat dan reaktif.”
3. Demokrasi
Mendesak perlindungan kebebasan berpendapat dan penghapusan regulasi multitafsir yang represif. “Suara rakyat harus aman, bukan dibendung. Kebebasan berpendapat adalah denyut nadi demokrasi. Ketika kritik dialihkan menjadi ancaman, ruang demokrasi menyempit. Rakyat harus mampu berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa takut represi.”
Baca juga: Ketum Sahrin Hamid Paparkan Panca Dharma Partai Gerakan Rakyat, Berikut Penjelasannya!
4. Kesejahteraan Rakyat
Menekankan bantuan sosial (MBG) harus berbasis kebutuhan dan menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan sekadar beban anggaran. “Skema bantuan sosial harus berbasis kebutuhan, didampingi program penguatan kapasitas individu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga bantuan menjadi jembatan menuju kemandirian.”
5. Transfer Daerah
Mendorong akuntabilitas dana daerah dan keterlibatan komunitas lokal dalam evaluasi anggaran. “Transfer dana yang efektif bergantung pada transparansi, pengawasan, dan kemampuan daerah untuk mengelola anggaran demi kesejahteraan warganya. Perkuat mekanisme akuntabilitas dan kapasitas pemerintahan daerah; libatkan komunitas lokal dalam evaluasi anggaran; dan dorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran.”
6. Politik Luar Negeri
Mempertahankan prinsip bebas-aktif dan memperjuangkan isu kemanusiaan internasional, seperti kasus Venezuela-AS, Iran, Palestina-Israel, kontribusi kawasan yakni ASEAN, dan lain-lain. “Diplomasi juga bukan hanya tentang hubungan antar-negara, tetapi tentang dampaknya terhadap kehidupan rakyat: lapangan kerja, keamanan pangan, keselamatan WNI di luar negeri. Teguhkan politik luar negeri bebas-aktif yang mendorong kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan; lindungi hak WNI; dan perkuat diplomasi ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.”
Baca juga: Lepas Jabatan Komisaris Jakpro demi Integritas, Sahrin Hamid Banjir Pujian dari Netizen
7. Perlindungan Tenaga Kerja
“Teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan eksklusi, di mana perubahan struktur pekerjaan bukan hanya persoalan teknis tetapi soal martabat pekerja, terutama generasi muda yang mencari kesempatan berkontribusi pada bangsa.”
8. Pemberantasan Korupsi
Mengombinasikan penegakan hukum tegas dengan digitalisasi layanan publik. “Kombinasikan penegakan hukum yang tegas dengan pencegahan sistemik: transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, dan pendidikan etika sejak dini.”
9. Ketahanan Pangan
Mewujudkan kemandirian pangan dengan melindungi petani kecil dan produksi lokal. “Ketahanan pangan adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus dijamin tanpa diskriminasi. Kemandirian pangan berarti rakyat dapat hidup sehat, terjamin, dan tidak tergantung pada dinamika pasar global yang tidak bersahabat. Perkuat produksi lokal, lindungi petani kecil, dan libatkan komunitas lokal dalam sistem distribusi pangan yang adil dan efisien.”
10. Komitmen APBN
Memastikan anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan instrumen belanja politik. “Pengelolaan anggaran yang bijak berarti memastikan kebutuhan rakyat – dari pelayanan publik hingga perlindungan sosial — terpenuhi secara berkelanjutan. Tajamkan prioritas belanja negara pada sektor produktif, evaluasi berkala program pemerintah, dan dukung transparansi anggaran yang melibatkan publik.”
Baca juga: NasDem Beri Ucapan Selamat atas Berdirinya Partai Gerakan Rakyat
Selain poin strategis, Sulfikar juga memaparkan tiga tahapan waktu perjuangan dalam membangun bangsa dan negara;
- Jangka Pendek (1–2 Tahun): Fokus pada regulasi kebebasan berpendapat, transparansi anggaran, dan reformasi pendidikan vokasi.
- Jangka Menengah (3–5 Tahun): Revitalisasi mitigasi bencana, implementasi program kesejahteraan tepat sasaran, dan digitalisasi layanan publik.
- Jangka Panjang (5+ Tahun): Mewujudkan demokrasi partisipatif berkelanjutan, kemandirian pangan dan ekonimi, serta penguatan posisi Indonesia di kancah global.
Sebagai penutup, Sulfikar Amir menekankan bahwa rekomendasi ini merupakan panduan bagi negara untuk bekerja sama dengan masyarakat.
“Gerakan Rakyat menegaskan bahwa kemajuan bangsa bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat bekerja sama untuk memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan sosial, serta menjamin hak dasar setiap warga. Rekomendasi eksternal ini dapat menjadi kompas perjuangan bersama ‘untuk rakyat, oleh rakyat, dan demi masa depan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan,” tutupnya.
