Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat mengecam keras rentetan aksi teror yang menimpa sejumlah aktivis serta influencer di penghujung tahun lalu, seperti dialami Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia, Virdian Aurellio, Sherly Annavita, dan DJ Donny.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng menilai kejadian ini sebagai serangan serius terhadap demokrasi dan upaya pembungkaman kebebasan berbicara di Indonesia.
“Di akhir tahun kemarin demokrasi kita mengalami serangan, kebebasan berbicara berusaha dibungkam. Sejumlah anak muda kritis diintimidasi dengan aksi teror dari pihak yang belum diketahui asal usulnya,” ujar Yusuf di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Yusuf menekankan bahwa para pemuda ini sebelumnya bersuara lantang mengkritik lambannya penanganan bencana di Sumatera oleh negara serta keengganan pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional. Selain itu, mereka juga konsisten bersuara kritis pada berbagai kebijakan pemerintah lainnya.
Baca juga: Gerakan Rakyat Aceh Gandeng Mahasiswa UIN Ar-Raniry Salurkan Bantuan Korban Bencana di Bireuen
Dalam pernyataannya, Yusuf pun menagih janji pimpinan Polri yang sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas kinerja yang mengecewakan. Menurutnya, pengungkapan kasus ini merupakan bukti nyata yang ditunggu rakyat.
“Akan lebih baik janji itu mulai dibuktikan dengan mengungkap tuntas rentetan kasus teror tersebut, apalagi pelempar molotov ke rumah DJ Donny bahkan terekam kamera CCTV. Jika tidak diungkap maka negara melakukan pembiaran dan bahkan negara bisa menjadi pihak yang paling utama tertuduh sebagai dalangnya,” tegas Yusuf.
Ia juga menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan bekerja bahkan rela mati untuk rakyat. Yusuf mengingatkan bahwa perlindungan hak asasi harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
“Pak Presiden yang baik hati, seluruh penduduk Indonesia adalah rakyat Anda, baik yang mendukung dan selalu menyanjung bapak, maupun mereka yang kritis terhadap bapak. Hak asasi mereka semua harus dijamin dan dilindungi oleh negara,” lanjutnya.
Baca juga: Gerakan Rakyat Sulteng Targetkan Pembentukan Pengurus Daerah Rampung Sebelum Akhir Tahun
Gerakan Rakyat berpandangan bahwa kebebasan berbicara adalah mutlak. Yusuf menggambarkan dinamika pendapat dalam demokrasi seperti “gula dan obat” yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan pemerintahan.
“Bukankah baik suara pendukung maupun suara yang kritis kesemuanya sah tumbuh dalam negara demokratis, suara-suara itu bagaikan gula dan obat. Jika pemerintah hanya mau mendengar suara yang selalu menyanjung maka dikhawatirkan akan menyimpang dan menyeleweng, olehnya dibutuhkan suara kritis sebagai cermin dan obat untuk kontrol, dan perbaikan agar pemerintahan berjalan tetap amanah,” jelas Yusuf.
“Kami dengan tegas menyampaikan bahwa kami mengutuk tindakan pengecut para pelaku teror tersebut, tindakan mereka adalah kebodohan yang justru memperburuk citra pemerintah,” tutupnya.
