Gerakan Rakyat – Program pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai berbagai pandangan. Ketua Badan UMKM Gerakan Rakyat, Dadan Hamdani menilai konsep koperasi tersebut tidak jelas tujuannya, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat yang sudah berjalan.
Menurut Hamdani, kunci keberhasilan koperasi harus memiliki “subjek” atau inti anggota penggerak yang spesifik, bukan hanya kelompok masyarakat umum.
“Soko guru koperasi harus punya subjeknya, bukan sekadar objek. Mereka (pemerintah) bilang, ‘semua masyarakat desa.’ Kalau begini, itu baru sekadar objek,” ujar Hamdani dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kesuksesan sebuah koperasi harus dibangun berdasarkan kesamaan profesi, bukan sekadar kesamaan wilayah.
Hamdani pun membandingkan Kopdes Merah Putih dengan Koperasi Unit Desa (KUD). “KUD jelas menemukan subjeknya yaitu para petani. Mereka mampu mengadakan alat bajak, distribusi pupuk dan alat penggiling padi dan sawah yang dikelola bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hamdani menyoroti dugaan adanya upaya pemaksaan agar masyarakat ikut bergabung. Menurutnya, tindakan itu melanggar prinsip utama koperasi, yakni kesukarelaan.
“Minat masyarakat (untuk bergabung) sangat minim, kini (pemerintah) pakai cara-cara represif. Ini melanggar prinsip dasar Koperasi, yaitu kesukarelaan,” tutur Hamdani.
Ia menekankan bahwa inspirasi sejati koperasi harus datang dari inisiatif mandiri, semangat gotong royong, seperti ditunjukkan oleh jaringan usaha kecil yang dibangun oleh pedagang.
“Peran Kopdes Merah Putih ini akan jadi penyalur sembako… dia akan mematikan unit usaha yang sudah berjalan,” ungkapnya.
Hamdani khawatir, alih-alih membantu, inisiatif ini justru akan mengganggu usaha kecil yang sudah mapan dan dikelola mandiri oleh masyarakat, seperti Jaringan Warung Madura, Koperasi Warteg, dan Toko-toko Kelontong Desa.
Terakhir, ia menyoroti munculnya usulan agar gaji pengurus koperasi harus tinggi di atas upah minimum. Hamdani merasa cemas anggaran koperasi justru akan habis untuk beban operasional yang besar, bukan untuk menyejahterakan anggota.
“Ini seperti masalah klasik di daerah, di mana anggaran pembangunan habis untuk biaya rutin. Eh, sekarang malah muncul lagi birokrat baru namanya Kopdes Merah Putih,” terang Hamdani.
