Gerakan Rakyat – Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025 telah menjadi topik hangat dalam membelah opini publik.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat, melalui Sekretaris Badan Hukum, Saiful Salim menyampaikan pandangan resmi dengan menyoroti kompleksitas warisan sejarah ini.
Gerakan Rakyat memandang bahwa penghargaan tersebut merupakan “ujian kedewasaan bangsa” dalam menelaah sejarah secara komprehensif, mengakui keberhasilan sekaligus luka yang ditimbulkan oleh masa pemerintahan Orde Baru.
Saiful pun memaparkan tiga poin utama dari sikap DPP Gerakan Rakyat mengenai kontroversi gelar pahlawan Soeharto, di antaranya:
Masa Lalu: Warisan yang Kompleks
Gerakan Rakyat mengakui bahwa Soeharto adalah tokoh sentral yang berhasil memimpin pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas politik selama lebih dari tiga dekade. Namun, penegasan diberikan bahwa sejarah tidak boleh disederhanakan.
“Kita harus berani mengakui keberhasilan tanpa menutup mata terhadap penderitaan,” ujar Saiful dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).
Pernyataan tersebut secara tegas merujuk pada catatan pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi, dan korupsi yang sistemik yang mewarnai masa kekuasaan Soeharto.
Hari Ini: Gelar Pahlawan Harus Menggugah Kejujuran
Alih-alih menolak keputusan negara, Gerakan Rakyat memanfaatkan momen pemberian gelar ini sebagai pemicu dialog sejarah yang jujur dan terbuka.
“Gelar pahlawan tidak boleh menjadi penutup luka, tetapi justru menjadi pemicu dialog sejarah yang jujur,” tegasnya.
Reaksi publik yang beragam dianggap sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Gerakan Rakyat menuntut kejujuran dalam narasi kebangsaan, memastikan bahwa penghargaan tidak menutupi kebenaran sejarah.
Masa Depan: Tanggung Jawab Generasi Baru untuk Keadilan
Saiful menekankan bahwa gelar pahlawan bukanlah akhir dari pembahasan sejarah, melainkan awal dari tanggung jawab generasi muda.
Gerakan Rakyat berkomitmen untuk mengawal tiga isu krusial di masa depan, seperti keadilan transisional bagi korban pelanggaran HAM, pendidikan sejarah yang kritis agar generasi muda belajar dari kompleksitas masa lalu, dan terakhir, reformasi hukum yang berpihak pada rakyat.
Organisasi ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghindari dua kutub ekstrem, yaitu glorifikasi atau demonisasi sosok Soeharto. Gerakan Rakyat menyerukan “jalan tengah yang berani, jujur, dan berkeadilan.”
“Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati pahlawannya, tetapi juga yang berani mengoreksi sejarahnya,” tutup Saiful.
