Gerakan Rakyat – Tokoh inspiratif Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat, Anies Baswedan menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang telah genap satu tahun bertugas. Ia mengajak masyarakat untuk bersikap wajar serta kritis dalam mengevaluasi realisasi janji program besar dari pemerintah.
Hal tersebut diucapkan Anies saat menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Barat (Sumbar) dan Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat bertajuk “Rakyat sebagai Kekuatan Inti Perubahan” di The Axana Hotel Padang pada Sabtu (1/11/2025).
Anies membuka pandangannya dengan menekankan etika berdemokrasi. Menurutnya, sudah sewajarnya rakyat memberikan kesempatan kepada pemerintah baru untuk bekerja.
“Bapak, Ibu, sekalian, hari ini setahun sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu. Kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja,” ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menggunakan perbandingan sederhana untuk mengukur sejauh mana janji-janji tersebut sudah terwujud di lapangan. “Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan?” sebutnya.
Janji-janji besar yang disoroti Anies sendiri meliputi isu-isu krusial, seperti jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, dan ratusan fakultas kedokteran baru.
Lebih lanjut, Anies menekankan apakah wujud dari janji-janji tersebut sudah mulai terlihat nyata, mulai dari tingkat paling bawah. “Apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Belum,” tutur Anies.
Anies menegaskan bahwa pertanyaannya bukanlah bentuk sinisme, melainkan pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Baginya, menyampaikan pesan penting mengenai esensi koreksi dalam berdemokrasi.
“Kalau jawabannya seperti tadi, belum terasa, itu artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang harus memperjelas arah,” imbuhnya.
“Koreksi bukanlah permusuhan, justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah tidak melenceng dalam pelaksanaannya,” lanjut Anies menambahkan.
